H.Qurais H. Abidin (Suara NTB/ris)

MEMBENAHI aparatur dan tatanan pemerintahan, menjadi hasrat Plt. Wali Kota Bima, H.Qurais H. Abidin sejak mengambil alih tangkup kepemimpinan sejak Drs. H. M. Nur A. Latif berhalangan tetap. Salah satu tekadnya, ingin pemerintah Kota Bima memiliki icon yang bisa dibanggakan. “Saya ingin kita semua bangga, memiliki pemerintahan yang bersih,” ujarnya, Jumat (16/4) kemarin.

Dalam rangka itu, pemerintahannya membuka akses seluas-luasnya dua lembaga auditor langsung. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hadir untuk proses audit reguler APBD 2009. Satu lagi, BPKP juga diundang khusus untuk menelisik keberadaan uang Alkes Rp 1,7 miliar.

Hasil audit dua lembaga credible ini, akan menjadi tolak ukur menilai kinerjanya sendiri. Lebih dari itu, menjadi dasar pertimbangan evaluasi kinerja jajarannya. Sehingga jika ada mutasi, menjadi dasar pihaknya untuk menilai kinerja Kepala SKPD atau jajaran lainnya. “Jika saya mutasi, ada dasarnya. Nah, kalau ada pejabat yang protes, saya tunjukkan rapor merahnya,” tegasnya.

Dia sadar, model kepemimpinannya ini akan dinilai kaku karena semua berdasarkan aturan berlaku. Namun ini menjadi pilihannya, untuk menghindari kesan melabrak aturan. Toh tujuan akhir yang diinginkannya, kinerja yang teratur dan berdasar ketentuan. “Nah, kalau semuanya sesuai aturan, kan enak,” selorohnya. (ris)