Prof. Ir.  H. Yusuf Achyar Sutaryono, PhD. (Suara NTB/fit)

 

GURU Besar Fakultas Peternakan Universitas Mataram (Unram), Prof. Ir.  H. Yusuf Achyar Sutaryono, PhD., menyatakan Pemerintah Provinsi NTB harus mengevaluasi diri terhadap program gerakan NTB bumi sejuta sapi (BSS). Evaluasi harus dilakukan  yang menurutnya telah diaplikasikan secara kurang tepat.

Penilaian Yusuf yang juga Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit) Unram ini diungkapkan kepada Suara NTB saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (16/4) kemarin. Hal itu dirasa yang bisa menjadi pemicu masyarakat masih belum faham. Mana kemudian yang sebenarnya dihajatkan pemerintah. “Jangan sampai masyarakat salah faham,” ungkitnya.

Diakui Yusuf, BSS merupakan program strategis yang bagus untuk dikembangkan di NTB. Hanya saja, sejauh ini pemerintah belum dilihat Yusuf melakukan gerakan yang mengarah pada konsep awal dilahirkannya program BSS.

Diketahui, BSS dihadirkan sebagai salah satu program strategis provinsi dengan tujuan meningkatkan populasi sapi. Namun, dalam perjalanannya diketahui, puluhan miliar dana dialokasikan untuk membagi-bagi sapi kepada kelompok-kelompok ternak. Sementara, kegiatan untuk melakukan peningkatan populasi belum terlihat sama sekali dilakukan pemerintah.

Kebijakan mengadakan sapi dengan digelontorkannya sejumlah dana untuk kelompok yang mengajukan proposal tidak disalahkan Yusuf. Bahkan dipujinya sebagai kebijakan yang populis yang menyentuh masyarakat bawah. Hanya saja, makna yang muncul bukan arti dari BSS itu sendiri, dalam hal meningkatkan populasi.

“Bagi-bagi sapi itu bagus, namun apakah itu sebenarnya BSS?” tanyanya. Membagi-bagikan sapi dengan diberikan dana kepada kelompok hanya dapat meningkatkan gairah beternak. Kegirangan masyarakat untuk memelihara sapi. Perputaran roda ekonomi pun dirasa cukup bagus. Namun, hal itu dirasa sama sekali tidak menyentuh definisi awal BSS seperti yang digaung-gaungkan.

Menurut Yusuf, dana yang dialokasikan untuk pengadaan sapi di NTB akan mampu membeli beberapa ekor sapi saja. Dimisalkan, dana Rp 25 miliar. Dengan standar harga yang sekarang hanya mampu membeli sapi sebanyak 5 ribu ekor saja. Adapun sapi-sapi tersebut sudah ada di NTB. Sehingga pengadaan sapi di NTB hanya redistribusi saja. Pembelian berputar di wilayah NTB saja. “Ya muter-muter saja,” kritiknya.

Yusuf memberikan sebuah perumpamaan, di Kabupaten Lombok Timur terdapat 10 ekor induk sapi. Dari 10 ekor sapi tersebut. Semula hanya 6 ekor yang bisa melahirkan. Hadir program BSS, untuk meningkatkan populasi, sehingga dilakukan upaya meningkatkan jumlah induk yang melahirkan menjadi 9 ekor.

Perumpamaan kedua, induk sapi yang biasanya melahirkan anak selama 18 bulan sekali diupayakan menjadi 12 bulan sekali. Sehingga dalam jangka waktu 3 tahun, sapi yang masih 18 bulan sekali hanya kan melahirkan 2 ekor sapi. Sementara yang sudah diupayakan bisa melahirkan 12 bulan, alias satu tahun satu anak satu tahun, dalam jangka 3 tahun akan lahir anak tiga.

Upaya akselerasi-akselerasi itu semestinya dilakukan pemerintah. Diberikan penjelasan kepada masyarakat, ajarkan masyarakat bagaimana cara meningkatkan populasi. Bukan dengan cara membeli sapi dengan uang puluhan miliar, yang hanya akan mendatangkan sapi beberapa ribu saja itupun muter-muter di tempat. Sapi orang Lombok Barat di bawa ke Lombok Timur, dari Sumbawa dibawa kelombok dan atau sebaliknya.

Upaya peningkatan produktivitas sapi, lanjut Yusuf semestinya dilakukan pemerintah. Meningkatkan populasi langsung. Pada proses peningkatan populasi inilah disiapkan banyak anggaran. Sehingga target sejuta sapi di NTB bisa dicapai secara akseleratif. (rus)