Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Suara NTB/dok)
KETUA DPRD Lombok Timur (Lotim), Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menilai, ada yang salah dalam pelaksanaan program konversi bahan bakar untuk omprongan tembakau mulai musim tanam tahun 2010 ini. Dia menilai perencanaan tidak terlalu matang, tidak menyelaraskan konsep dengan sisa waktu yang tersedia. Saat batu bara ditawarkan sebagai solusi dalam program itu, juga dianggap belum tentu menjadi jawaban yang paling cocok untuk petani.
Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Lotim kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (14/4) kemarin. ‘’Mestinya dipertimbangkan secara matang, apakah kompor batu bara tersebut memang cocok untuk petani, hitung pula proses waktu yang diperlukan untuk pengadaan kompor itu,’’ katanya. Sitti Rohmi melihat adanya kesalahan sistem dalam teknis pada proses pengadaan kompor dimaksud. Dia lalu mendesak agar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melaksanakan program tersebut untuk segera menuntaskan.
Ketua DPRD khawatir perencanaan yang kurang matang dan berakibat pada kesalahan teknis pengadaan kompor tersebut dapat mengakibatkan gejolak di tingkat petani. Pada fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan, mayoritas petani tampak lebih siap menggunakan bahan bakar minyak tanah (BBMT) ketimbang batu bara untuk mengomprong tembakau hasil produksi mereka.
Seperti dilansir harian ini beberapa waktu lalu, petani juga telah mulai mencicil untuk membeli BBMT jatah rumah tangga, dan hal itu menyebabkan harga BBMT di tingkat bawah menembus angka Rp 5.500 sampai Rp 6.000 per liter. Tak hanya itu, petani juga telah mempersiapkan kayu hutan dan ditimbun didekat pengomprongannya untuk menghadapi musim panen tahun ini.
‘’Perlu sosialisasi yang menyeluruh dan lebih intensif kepada para petani kita, sembari meminta aspirasi dari mereka,’’ kata Sitti Rohmi. Terhadap pengadaan kompor batu bara senilai Rp 12,5 miliar untuk 1.785 kompor, katanya, juga dipertanyakan apakah nilai kebutuhan kompor tersebut memang telah dipertimbangkan dengan matang atau tidak. Kalau pun kompor batu bara menjadi solusi, pertimbangkan waktunya, apakah mencukupi atau tidak. Di sisi lain, jumlah oven tembakau petani terus bertambah, sedang kenyataan di lapangan menunjukkan sebagian petani hanya mau menggunakan satu jenis bahan bakar apabila semua petani mengomprong dengan bahan bakar seragam.
Pada hakikatnya, menurut Sitti Rohmi, Dewan ingin agar pemerintah lebih berhati-hati mengambil keputusan dan menawarkan solusi atas suatu program.’’Keputusan tidak dapat diambil secara gegabah, tetapi mestinya dengan pertimbangan yang matang dan melalui kajian yang mendalam,’’ ujarnya. ‘’Jangan sampai solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan suatu masalah justruakan memunculkan masalah baru di tengah masyarakat,’’ katanya. (zul)
