Mataram (Suara NTB)
Kepala Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Mataram, I Komang Subadra, mengakui hak politik TKI asal NTB belum tersalurkan pada momentum Pilkada. Sejauh ini, TKI hanya diikutsertakan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres). Komang sekaligus mempertanyakan apakah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah telah memikirkan hal tersebut. selanjutnya

Mataram (Suara NTB)-
Rapat Panitia Khusus PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) mengungkap adanya sejumlah kejanggalan dalam dokumen – dokumen yang diberikan Pemprov NTB terkait divestasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT). Meski demikian, opsi – opsi yang akan disarankan oleh pansus sudah mulai mencuat dalam rapat yang digelar Selasa (13/4) kemarin. selanjutnya

Mataram (Suara NTB)-
Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi, MA mengaku kecewa dengan kinerja perusahaan mitra pemerintah (kontraktor) yang tidak menepati nilai proyek dengan kualitas pekerjaan sesuai kesepakatan bersama. Para kontraktor, khususnya rekanan Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB yang mengerjakan pembangunan jalan dan jembatan melalui proses tender harus dievaluasi kinerjanya. Apabila mereka melakukan penyimpangan atau nakal, maka harus di blacklist. selanjutnya

Paradigma pembangunan nasional berangkat dari  konsep bahwa salah satu penentu keberhasilan  pemerintahan adalah interpreter kebijakan yang kompeten dan profesional yaitu aparatur yang mau dan mampu melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) secara konsisten dalam suatu sistem pengelolaan pemerintahan yang akuntabel,profesional dan transparan.Konsekuensi logis dari konsep tersebut maka reformasi birokrasi adalah tuntutan dan agenda pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk selanjutnya  menerapkan sistem manajemen pemerintahan yang berorientasi kinerja (performance based management). Selanjutnya