RedaksiIklanArsipHalaman UtamaHari Ini
HALAMAN 2
   
 

 

 

 

updated: Selasa 13/04/10
  • 18 Perda NTB Dihapus, Ratusan Juta PAD Kota Melayang
    Mataram (Suara NTB)

    Masih ingat sosialisasi UU No 28 tahun 2009 tentang retribusi daerah dan pajak daerah? Setelah diputus untuk diberlakukan efektif pada 2011, sedikitnya 18 Perda di NTB sudah dihapus. Menyusul itu pula, Pemkota Mataram terancam akan kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) senilai ratusan juta rupiah. Selanjutnya

  • Komnas Perempuan dan LBH Apik Minta Perda Pendidikan ‘’Direview’’
    Mataram (Suara NTB) –

    Dua lembaga yang konsen menyuarakan aspirasi perempuan, masing-masing Komnas (Komisi Nasional) Perempuan dan LBH Apik NTB, Senin (12/4) kemarin mendatangi DPRD Kota Mataram. Dalam hearing bersama legislatif dan eksekutif di ruang sidang DPRD Kota Mataram, mereka menuntut Perda Pendidikan Kota Mataram direview. Selanjutnya

  • Rapeda DMB Jadi Kesepakatan Bersama
    Mataram (Suara NTB)

    Pengajuan Raperda PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) yang kini telah dibahas
    oleh panitia khusus (Pansus) di DPRD NTB telah menjadi kesepakatan antara
    Pemprov NTB, Pemkab Sumbawa Barat dan Sumbawa. Penunjukan komisaris
    dan pengurus DMB juga sudah sesuai dengan ketentuan Undang – Undang 40
    tahun 2007. Selanjutnya

  • Peresmian BIL Direncanakan Juli
    Mataram (Suara NTB) -

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) direncanakan meresmikan operasional Bandara Internasional Lombok (BIL) Juli mendatang. Meski demikian, peresmian BIL, tergantung waktu yang dimiliki Presiden. Selanjutnya

  • Waspadai Gejolak Sosial
    Pemprov NTB Diminta Fokus Atasi Persoalan Pertanian
    Mataram (Suara NTB)-

    Persoalan yang dihadapi Pemprov NTB di sektor pertanian menumpuk.
    Pemprov NTB harus mengantisipasi tiga persoalan pelik, yaitu ancaman
    kekeringan, persoalan tembakau dan munculnya gejolak sosial dari
    ketidakpuasan petani. Jadi, Pemprov diharapkan jangan hanya fokus
    pada pembangunan Islamic Center (IC) yang menelan biaya ratusan miliar rupiah, namun sebaiknya lebih memprioritaskan nasib petani. Selanjutnya
©Copyright Suara NTB