HM. Husni Thamrin (Suara NTB/fit)

 

WARNING tegas dilontarkan Ketua Pansus Pilkada Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, M.Pd. Kepada Suara NTB, Kamis (8/4) kemarin, ia meminta para camat dan lurah memposisikan diri sebagai abdi negara. Bukan malah menjadi kepanjangan tangan kepentingan politik calon tertentu.

Husni Thamrin yang juga Ketua BK (Badan Kehormatan) DPRD Kota Mataram mengaku, sudah ada laporan kepada pihaknya. Laporan itu menyebutkan, ada beberapa Lurah yang ''memaksa'' masyarakat dengan cara yang kurang sehat. Artinya, sambung Husni Thamrin, di suatu kawasan ada oknum Lurah yang melarang tim sukses calon lain memasang baliho calonnya di sana. ''Inikan namanya menyumbat demokrasi,'' cetusnya.

Untuk itu, Rabu (7/4), Pansus Pilkada Kota Mataram sudah bertemu dengan Panwaslu Kota Mataram. Pada kesempatan itu, kata Husni Thamrin, Pansus Pilkada meminta Panwas melaksanakan tugasnya sebaik mungkin. ''Panwas harus sungguh-sungguh tanpa pandang bulu,'' tandasnya. Jangan sampai muncul kesan tidak adil atau bahkan pilih kasih.

Sebab, anggaran untuk Panwas bukan berasal dari kantong pribadi kepala daerah, melainkan dari uang daerah. Panwas, lanjut dia, minta difasilitasi soal anggaran. ''Memang anggarannya belum turun tapi itu sudah dianggarkan,'' sebutnya. Ia berharap, belum turunnya anggaran ini bukan menjadi penghalang Panwaslu dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan PP No. 16 tahun 2009.

Pada bagian lain, Ketua Pansus Pilkada Kota Mataram meminta Panwaslu Kota Mataram segera membentuk Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan). Menurut dia, DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk Pilkada Kota Mataram ini juga perlu mendapat perhatian. ''Dari DPS (Daftar Pemilih Sementara) ke DPT biasanya naik. Ini malah turun. Ini tugas Panwascam untuk memantaunya,'' demikian Husni Thamrin. (fit)