Mataram (Suara NTB)-
Calon Ketua DPRD NTB yang akan menggantikan posisi H. M. Suhaili F. T,
SH, akan ditentukan pekan depan. Namun, juru bicara DPD Golkar NTB
menampik adanya nama calon tertentu di kantong Ketua DPD Partai Golkar
NTB. Sembilan anggota DPRD NTB lainnya dianggap masih berpeluang
menjadi orang nomor satu di Gedung Udayana.

Wakil Ketua Bidang Kominfo DPD Partai Golkar NTB, H. Hirsan Ma’ruf,
dalam keterangan persnya, Selasa (6/4) kemarin menjelaskan bahwa dalam waktu
dekat, Suhaili akan dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua DPRD
NTB. Untuk itu, seorang calon lain yang menggantikannya harus segera
ditentukan.

Kemungkinan, DPD Partai Golkar NTB akan menggelar rapat pleno yang
akan menentukan penggantinya tersebut pada pekan depan. Namun,
menjelang penetapannya, banyak berkembang isu – isu yang menyatakan
bahwa Ketua DPD Partai Golkar NTB, Dr. Zaini Arony, M.Pd, sudah
mengantongi nama calon yang akan menggantikan Suhaili.

Isu ini dibantah oleh Hirsan. Meski santer disebut adanya tiga nama
yang sudah mengerucut sebagai calon kuat, namun menurutnya, sembilan
anggota DPRD NTB dari Partai Golkar sesungguhnya masih berpeluang
untuk duduk sebagai Ketua DPRD NTB yang baru. Meski demikian, Hirsan
juga tak mempersoalkan mencuatnya nama tiga kandidat tersebut.

“Tidak ada nama di kantong ketua. Biarkan saja berkembang. Nanti pada
akhirnya, pleno yang akan menentukan,” ujarnya.

Hirsan menambahkan, jika tidak tercapai mufakat dalam pleno, maka
penentuan calon Ketua DPRD NTB yang baru akan dilakukan melalui
mekanisme voting. Penjelasan Hirsan ini senada dengan yang disampaikan
oleh Korwil DPP Partai Golkar, Elvis Junaedi, beberapa waktu lalu.
Namun, Hirsan menambahkan bahwa model voting yang digunakan adalah
voting tertutup. Dengan model voting tertutup, maka 92 pengurus yang
ada di DPD Partai Golkar NTB berhak untuk memberikan suara mereka.

Meski diserahkan ke pleno, sebagian kalangan juga berpendapat
penentuan calon Ketua DPRD NTB yang baru bisa menjadi kewenangan Ketua
DPD Golkar NTB. Baru – baru ini, kader Golkar, Ir. Barry Djadid juga
menyampaikan perlunya memperhatikan aspek keseimbangan antar dua pulau
dalam penentuan Ketua DPRD NTB yang baru.

Bagi Hirsan, wacana tersebut bisa saja dikembangkan. Namun, seperti ia
jelaskan sebelumnya, semuanya tentu akan kembali pada mekanisme pleno
yang rencananya akan digelar pekan depan. (aan)