I Made Slamet (Suara NTB/dok

 

MUSIBAH kekeringan yang melanda sebagian besar daerah di NTB semakin memperlihatkan dampak yang parah. Dari tahun ke tahun, areal pertanian yang dilanda kekeringan kian luas. Pemerintah sebaiknya mendorong petani untuk melakukan diversifikasi. Pemerintah juga harus tegas terhadap pelaku illegal logging yang membabat hutan secara membabi buta.

Anggota Komisi II DPRD NTB (Bidang Pertanian), Ir. Made Slamet, yang
dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (2/4) kemarin menjelaskan bahwa dalam waktu
dekat pihaknya akan turun langsung ke daerah – daerah di NTB untuk
meninjau kondisi lahan yang dilanda kekeringan. Sebagian anggota
Komisi II akan diturunkan ke Bima, sebagian ke Sumbawa dan sebagian
lainnya turun di Pulau Lombok.

“Kita ingin cek langsung kondisi di lapangan. Selama ini, kalau Komisi
II hearing dengan SKPD, jawabannya selalu bagus-bagus semuanya,”
tandas Slamet.

Slamet sendiri mengaku khawatir melihat kondisi kekeringan yang
terjadi. Menurutnya, yang membuat iklim di NTB kian panas dari tahun
ke tahun adalah praktek illegal logging. Seperti diketahui, saat ini
hutan di NTB terus menerus dibabat untuk kepentingan bisnis. Data –
data yang ada menunjukkan kondisi hutan di NTB sudah berada pada titik
yang parah.

Dari hasil pencitraan satelit, terlihat jelas kondisi hutan di NTB
berada diambang kerusakan besar. Dari dua juta areal hutan di NTB,
tersisa 37 persen masih berhutan, sementara 63 persen
dalam kondisi rusak dan sebagian tertutupi. Bahkan dari 54 persen
hutan yang masuk dalam kawasan kini tinggal 32 persen yang terlihat
hijau.

Kondisi ini, menuntut adanya perhatian serius terhadap kondisi hutan
di NTB. Gubernur NTB sendiri pernah mengungkapkan bahwa bencana
seperti banjir bandang yang melanda Lombok Barat (Lobar), Kota
Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kabupaten Lombok Utara
(KLU) beberapa waktu lalu disebabkan aktivitas illegal logging yang
dilakukan masyarakat di kawasan hutan.

Karenanya, untuk program jangka panjang, pemerintah harus bisa
bersikap tegas terhadap para pelaku illegal logging. “Persoalan ini
sudah jadi masalah nasional,” ujar Slamet. Sementara untuk jangka
pendek, Slamet mengingatkan perlunya konsistensi pemerintah dalam
melaksanakan program – program perbaikan sarana irigasi dan pengairan
di NTB. Selama ini, ujar Slamet, program – program itu tidak
dilaksanakan secara kontinu. Sehingga terkesan timbul tenggelam.

‘’Pembangunan sarana irigasi, waduk, dan sebagainya itu harus
konsisten. Jangan sampai programnya muncul hilang. Termasuk di
lapangan, petani juga mulai disosialisasikan untuk mulai diverifikasi,
sistim tanam,” pungkasnya. (aan)