KEPALA Dinas (Kadis) Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora), Drs. H. Ma’shum, MM menegaskan pihaknya tidak bisa mengintervensi hasil Ujian Nasional (UN). Penanggungjawab pelaksanaan UN NTB 2008/2009 ini menyatakan pihaknya hanya bertugas mengawal proses pelaksanaan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan prosedur operasional standar (POS) yang telah ditetapkan badan standar nasional pendidikan (BSNP).

Penegasan ini disampaikan Ma’shum saat ditanya Suara NTB di ruang kerjanya Selasa (16/6) kemarin. Hasil UN yang telah diumumkan di beberapa daerah dan juga sebagian besar di NTB dikatakan tidak bisa diubah pihak Dikpora NTB. Pasalnya yang menangani sepenuhnya pelaksanaan UN adalah pemerintah pusat. ‘’Dikpora tidak bisa merubah,’’ ucapnya.

Dikpora NTB tidak bisa melakukan apa-apa. Kalaupun ada dugaan terjadi kecurangan dan lainnya, itu menjadi tanggungjawab BSNP. Pasalnya scoring dan kunci jawaban UN ada di BSNP. ‘’Masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsinya,’’ imbuhnya.

Jawaban Kadis Dikpora ini terkait juga penolakan jajaran Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3-S) Kota Mataram yang menolak hasil UN. Surat yang dilayangkan K3-S Kota Mataram katanya hanya bisa dijawab secara normatif. ‘’Kita dukung sikap para Kepsek Kota Mataram karena itu implementasi tanggungjawab mereka,’’ kata Ma’shum. Disampaikan, sikap para kepsek itu wajar. Meskipun demikian disarankan pengumunan hendaknya bisa segera dilakukan. Hal itu mengingat waktu pelaksanaan Ujian Nasional Paket Kesetaraan (UNPK) tangal 23 Juni sudah mulai digelar.

Dijanjikan Kadis Dikpora NTB ini, jawaban Surat K3S dijawab langsung sebagaimana permintaan para kepala sekolah tersebut. Dalam surat disampaikan hanya proses dan prosedur tugas dan wewenang Dikpora NTB. Harapannya para kepala sekolah bisa mengerti dari isi surat itu. Adapun jika ada penolakan lebih lanjut, jajaran Dikpora NTB katanya siap memfasilitasi. (rus)